Sistem MRV dalam Pengembangan Implementasi Teknologi Biogas dengan Menggunakan Limbah Cair Tahu sebagai Bahan Baku

Pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas adalah salah satu teknologi yang sangat prospektif untuk diterapkan dalam rangka mitigasi gas rumah kaca di Negara berkembang sepert Indonesia yang memiliki unit produksi (usaha kecil menengah/UKM/IKM) industry tahu. Teknologi yang digunakan tidak hanya memiliki dampak pada perbaikan kualitas lingkungan akibat pengolahan limbah cair tahu yang selama ini dikeluhkan oleh masayarakat, tetapi juga telah berhasil menjadi salah satu sumber energy alternative yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan mudah. Hal ini jika dikaitkan dengan aksi mitigasi gas rumah kaca yang menjadi salah satu concern dari pemerintah RI yang memiliki komitmen secara tegas untuk berkontribusi pada isu perubahan iklim, menjadi suatu upaya reduksi gas rumah kaca dalam pengolahan limbah organic, dan juga dalam penggantian atau substitusi bahan bakar fosil. Dampak signifikan lain yang cukup terasa adalah keikutsertaan, pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam pengolahan limbah. Studi kasus pengolahan limbah cair tahu menggunakan teknologi reactor unggun tetap (fixed bed reactor) di daerah Kalisari, Purwokerto telah menjadi bukti otentik atas kebermanfaatan yang diperoleh atas penggunaan teknologi tepat guna yang berdaya masyarakat.

 

Oleh karena potensinya yang cukup besar, maka perlu adanya dukungan system yang membuat penerapan teknologi ini dapat dirasakan secara luas di seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah yang memiliki industry tahu. Lebih jauhnya, teknologi ini juga dapat diaplikasikan pada system pengolahan limbah cair organic lainnya seperti tempe, tapioca, dan lain sebagainya. Terlebih dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia yang diwujudkan dalam Perpres No 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional/Daerah tentang aksi mitigasi GRK,  implementasi teknologi pengolahan cair tahu ini menjadi satu aksi yang dapat dilakukan untuk mendukung aplikasi RAN/RAD. Selain itu, penerapan teknologi ini juga dapat menjadi salah satu opsi mitigasi yang digunakan dalam perdagangan karbon yang berlaku saat ini, baik itu yang sifatnya domestic (Sistem Karbon Nusantara), maupun bilateral dengan negara lain (Contoh Jepang dan Australia).

 

Untuk membangun system besar tersebut, diperlukan sebuah mekanisme yang memungkinkan aplikasi teknologi ini dapat diakui secara nasional maupun internasional (bilateral, regional, dan global). Hal ini berarti, ada suatu standar yang harus dianut dalam aplikasi teknologi ini untuk memudahkannya diterima secara nasional, atau bahkan nantinya secara internasional. Sistem dan standar yang dimaksud ini adalah system MRV (Measurement, Report, and Verification). Sistem inilah yang akan menjadi tolak ukur dan bentuk sejati dari komitmen aksi aksi mitigasi (atau bahkan adaptasi) GRK yang memberikan kemudahan pada proses kuantifikasi, pencatatatan, inventarisasi, pendataan, dan lebih jauhnya adalah ukuran besarnya signifikansi peran yang diambil oleh aksi mitigasi tersebut, hal ini bisa sedemikian komperhensif karena konsep dari MRV sendiri dibuat secara lengkap dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait, tidak hanya aspek teknis (emisi GRK, efisiensi energy, dll), melainkan juga aspek ekonomi (keuangan), transfer teknologi, serta keterlibatan social.

 

Sistem MRV pada awalnya digagas secara internasional di COP yang diadakan di Bali, Indonesia, untuk memudahkan proses implementasi aksi mitigasi GRK, baik di Negara-negara maju maupun di Negara-negara berkembang. Perkembangan definisinya sendiri tidak dideskripsikan secara jelas, dan diserahkan kepada setiap Negara untuk mendefinisikan masing-masing dan diterapkan dengan standar local yang mengacu pada standar umum internasional. Namun yang jelas, MRV dimaksudkan untuk mengkuantifikasi aksi mitigasi dan memungkinkan keberjalanan antara komitmen pengurangan GRK dengan aksi yang dilakukan. MRV menjadi sebuah system fundamental untuk menyeimbangkan antara mitigas GRK dengan support-nya. MRV untuk aksi mitigasi di Negara-negara berkembang diupayakan untuk menghasilkan deviasi terukur di bawah standar baseline. Selanjutnya inventori GRK akan menjadi  penting untuk diukur dan meningkatkan kapasitas komunikasi nasional dalam hal pelaporan. Komunikasi nasional ini akan menjadi suatu data yang penting dalam ruang lingkup Negara tersebut, dan dalam ruang lingkup internasional. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan data dan pengukuran serta laporan yang ada menjadi sebuah data komprehensif yang terverifikasi berdasarkan standar dan petunjuk yang berlaku. Penetapan standar baik skala nasional maupun internasional ini yang juga menjadi bahasan yang cukup hangat karena perlu adanya kesepakatan antar pihak pihak terkait.

 

Measurement atau pengukuran adalah starting point fundamental untuk berbagaim mitigasi aksi. Measurement pada dasarnya adalah mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat diukur measurable). Misalnya, dalam mempromosikan biogas sebagai energy terbarukan potensial akan membutuhkan legislasi nasional, regulasi, hokum zone, studi kerangka, kontrak, investmen, kontruksi, dll. Parameter-parameter ini pada dasarnya dapat diukur, tapi pada akhirnya, adalah outcome, misalnya besarnya penggantian bahan bakar fosil dan reduksi emisi  yang menjadi parameter utama dari proses pengukuran untuk aksi promosi biogas. Sementara itu, pelaporan (Reporting) mengharuskan adanya laporan regular dalam periode tertentu dengan menggunakan format standar yang memenuhi point point yang harus ada. Lebih rilnya, laporan ini terkait pada laporan inventori GRK. Yang perlu dicatat adalalah bahwa inventori mengukur emisi dan bukan pengurangannya, namun jika laporan bisa dibuat secara komprehensif dan periodic, pengurangan emisinya juga dapat ditinjau. Laporan yang dibuat juga harus memasukan factor ekonomi, transfer teknologi, dan social. Baik pengukuran dan pelaporan dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara proyek (pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau perusahaan), sementara verifikasi harus dilakukan oleh lembaga berwenang yang memiliki standar verifikasi, misalnya ISO 14065. Proses verifikasi inilah yang menjadi penentu terpenuhinya standar baku yang berlaku secara umum. Tantangan verifikasi saat ini khususnya di Indonesia, adalah belum terbentuknya kelembagaan MRV khususnya verifikasi yang memiliki kewenangan yang bebas dari konflik kepentingan. Sementara pada dasarnya lembaga ini juga dibutuhkan dalam implementasi Perpres No. 61/2011 dan Perpres No. 71/2011. Sejauh ini baru KAN (Komite Akreditasi Nasional) yang memiliki sertifikasi ISO 14065. Namun kepada siapa kewenangan verifikasi akan diberikan masih menjadi isu yang diperdebatkan.

 

Salah satu alat atau metode yang digunakan dalam proses pengukuran (secara teknis) adalah metode IPCC, atau metode CDM-UNFCCC. Kedua metode ini merupakan metode berstandar internasional yang telah diakui oleh banyak Negara. Metode CDM-UNFCCC misalnya, memiliki standar validasi dan verifikasi yang cukup tinggi terkait pelaksanaan proyek mitigasi yang dilakukan di berbagai Negara. CDM-UNFCC ini juga menjadi salah satu metode yang memungkinkan adanya pengukuran baseline yang dibutuhkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun sebagaimana diketahui, bahwa setelah 2012, mekanisme pasar karbon internasional ini tidak lagi digunakan, dan sebagai gantinya muncul pasar karbon domestic,regional, atau bilateral yang beberapa di antaranya memiliki standar dari hasil adopsi dan adjustifikasi dari metode CDM.

 

Terkait dengan implementasi teknologi biogas dalam pengolahan limbah cair tahu yang memiliki signifikansi manfaat seperti yang telah disebutkan, serta kaitannya dengan system MRV, maka menjadi sebuah kebutuhan bagi para pakar atau pihak yang terlibat untuk menganalisis aplikasi system MRV dalam konsep integral dari teknologi biogas reactor unggun tetap tersebut. Misalnya pengukuran emisi GRK pada kondisi BAU, emisi GRK ketika teknologi diimplementasi baik yang berasal dari pengolahan limbah maupun penggantian bahan bakar fosil, atau bahkan pengurangan deforestasi akibat penebangan hutan untuk perolehan kayu bakar. Selain itu, dapat juga dianalisis besarnya dana  yang digunakan dalam instalasi dan atau keuntungan ekonomi akibat aplikasi teknologi, sehingga dapat diukur nantinya besar biaya penurunan emisi karbon per ton CO2. Selain aspek teknis, dan aspek ekonomi, satu aspek yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek social misalnya pertambahan pengetahuan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan, pelibatan masyarakat dalam proyek, dan penjagaan sustainabilitas teknologi atas partisipasi masyarakat. Tentunya aplikasi MRV di dalam aspek social akan menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan aspek-aspek lainnya, terkait dengan parameter yang kurang bisa terkuantifikasi. Namun, tidak mustahil bahwa ke depannya aka nada parameter –parameter terukur yang memungkinkan semua aspek dapat dipertimbangkan sehingga system ini menjadi lebih komprehensif lagi.