Blog Archives

Biogas and MRV

Biogas technology implementation in treating tofu wastewater industries is one of the low carbon technologies that can be used in GHG emission reduction. The emission reduction from this action could be calculated from 2 sources. Firstly, the tofu industry wastewater which could emit CH4, NO2, and CO2 if there is no treatment applied. It also will pollute the environment and cause the decreasing in water quality which plays significant role for human health there. Tofu wastewater treatment could prevent emission because the organic wastewater is treated into biogas which can be used for fuel substitution in people’s daily activities. Secondly, as mentioned before, this activity could produce biogas that can be used in fossil fuel substitution; so, this fuel substitution also could be considered as mitigation action.

Taking these sources of reduction into consideration, to calculate the emission reduction in tofu wastewater treatment activities comprehensively, it is needed to measure the reduction in energy sector and wastewater sector.

There are methodologies that could be used in the calculation, for instance IPCC guidelines, CDM project calculation, and other relevant methods. Basically the available methods have similarities or even the same except for the ways they are used. For MRV system in Indonesia, although the official institutions and system has not yet established yet, there are several methodologies use in different ways, for example the IPCC guidelines is used in RAN/RAD GRK,  while Nusantara Carbon Scheme as Indonesia’s voluntary carbon market uses ISO 14064 series. In the other hand, there are also regional carbon markets such as EU-ETS and J-VETS that also use different methods. If Indonesia is willing to join these regional carbon market, Indonesia has to prepare itself to know about the system involved in them, but CDM approach might be appropriate to be used as standard in the calculation.

Considering the RAD GRK for Central Java province as mentioned in previous workshop has decided to include the biogas technology implementation in tofu wastewater treatment to be one of the actions in their mitigation plans, here, we focused on IPCC 2006 guideline which is used as official method. However, we could also use the CDM methodologies namely AM0013 and AMS-H for detailed calculation in estimating the emission reduction. It is possible in the future that not only Central Java province who has planned to use the biogas from tofu waste but also the other regions in different policy, or other mechanisms that possible to dig the potencies of this technology.

Oleh oleh “pasar karbon” dari Hotel Sari Pan Pacific

Resume Materi “Workshop New Market Mechanism Possibilities For Climate Change Mitigation Beyond 2012 (Indonesia’s Perspective and Japan’s Experiences)”,

Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 20-21 Juli 2011

Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) adalah salah satu aturan dasar yang ditetapkan oleh masyarakat internasional berkaitan dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan dunia internasional yaitu pemanasan global (Global Warming) atau Perubahan Iklim (Climate Change). Sementara periode CDM akan berakhir pada tahun 2012 dan belum ada keputusan akankah mekanisme ini dilanjutkan atau tidak, namun demikian, Indonesia telah membuat sebuah komitmen dalam mengurangi emisi GRK sebanyak 20 % dengan usaha sendiri dan dengan bantuan internasional sebanyak 41% pada tahun 2020. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang tergabung dalam Negara non-Annex I yang meratifikasi Protokol Kyoto memiliki potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan CDM ini. Sebesar apapun potensi Indonesia dalam CDM, jika Indonesia tidak tanggap dan mengetahui mekanisme pasar yang diakui internasional maka potensi tersebut tidak akan diakui secara global. Oleh karena itu adalah sebuah kebutuhan bagi Indonesia untuk mengetahui mekanisme pasar internasional mengenai pengurangan emisi tersebut secara komperhensif, baik itu keberlanjutan CDM atau mekanisme pasar karbon lain yang dibuat oleh internasional ataupun dibuat secara lokal seperti yang dicontohkan Jepang dengan J-VER dan J-VEST nya.

Dalam mengantisipasi ada atau tidaknya CDM setelah 2012, beberapa Negara di dunia melakukan analisis dan bahkan scenario dan antisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Misalnya, adanya mitigasi yang berbasis market, dan berbasis non-market. Kegiatan mitigasi perubahan iklim yang berbasis marjet seperti kita ketahui ada yang berbentuk CDM, ada yang berbentuk Voluntary Market  atau VCM, dan yang masih terus didiskusikan adalah Pasar Karbon Ideal Masa Depan. Sementara itu, mitigasi berbasis non-market bisa berupa pendanaan nasional, investasi swasta, pendanaan dari luar negeri, kebijakan misalnya fiscal dan insentif, dan Philantropic Contribution  baik itu dari perusahaan maupun NGOs.

Adapun skenario yang telah dianalisis tentang perpanjangan CDM ini di antaranya adalah:

  1. Skenario ideal: yaitu perpanjangan CDM setelah 2012, serta adanya keterkaitan dan tidak adanya miss antara komitmen pertama dengan komitmen kedua dalam Protokol Kyoto
  2. Skenario tidak ideal: yaitu skenario LCA, di mana terdapat mekanisme baru seperti NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action), REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
  3. Skenario paling buruk: Tidak adanya komitmen dan kerjasama multilateral yang terjadi, Negara maju hanya akan menggunakan kerjasama bilateral dan regional untuk memenuhi target mereka.

Dan yang harus Indonesia lakukan adalah “strengthening carbon market fundamentals while participating in shaping the global market would best suit Indonesia”.

Dan mengenai hal ini, ada contoh yang cukup baik yang dimiliki Jepang yang bersedia membagi informasinya kepada Indonesia. Mekanisme pasar karbon yang dimiliki oleh Jepang tersebut adalah  Japan- Verified Emission Reduction (J-VER) dan Japan Voluntary Emission Trading Scheme (J-VETS).

Skema J-VER ditetapkan untuk mendorong proyek-proyek reduksi Gas Rumah Kaca melalui penjualan kredit Karbon yang dittapkan Menteri Lingkungan Jepang pada November 2008. Dalam memenuhi standar internasional, skema J-VER dirancang dengan proses verifikasi dan sertifikasi yang berdasarkan ISO14064-2, 14064-3, dan ISO14065.

Sementara J-VETS yang merupakan skema perdagangan yang diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Jepang pada bulan Mei 2005 memiliki tujuan untuk melihat ukuran tertentu dan biaya efisien dari pengurangan emisi serta mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia ETS domestic. J-VEST dilengkapi infrastruktur berupa: petunjuk monitoring, reporting dan Verifikasi (Sistem MRV), insentif sebesar sepertiga dari biaya aktifitas penurunan emisi GHG, system manajemen emisi, dan registrasi untuk tunjangan. Satu dari kontribusi yang diberikan J-VEST adalah terbangunnya infrastruktur dasar yang telah disebutkan sebelumnya yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasi .

Berdasarkan pengalaman yang disharing Jepang tersebut, sudah seharusnya Indonesia juga mengambil tindakan atas kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, termasuk di dalamnya mekanisme perpanjangan CDM atau justru membuat system pasar karbon domestic sendiri atau bisa juga melaksanakan kerjasama dengan pasar karbon domestic yang telah ada melalui mekanisme kerjasama bilateral atau regional. Diperlukan kordinasi dari berbagai stakehaolder yang berperan dalam hal tersebut untuk bisa menentukan langkah Indonesia ke depan.